Pemerintah
harus segera mengeluarkan larangan untuk mobil baru dengan CC besar menggunakan
bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. Hal ini sesuai dengan alasan pemerintah
yang mengatakan bahwa bbm bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat
guna dan bukannya dengan menaikkan harga bbm bersubsidi yang bisa berimbas
kepada rakyat yang tidak mampu juga. Tahun pembuatan dan CC cylinder menjadi
parameter yang penting dalam larangan ini, karena akan sangat mengherankan
apabila pemerintah membiarkan mobil Toyota Alphard, Toyota Fortuner dan mobil
mewah lain menggunakan BBM bersubsidi. Berapa CC dan tahun yang akan menjadi
parameter untuk larangan, pemerintah dan para ahli dibidangnya harus segera
melakukan kajian agar benar-benar tepat sasaran sesuai alasan pemerintah dan
tentunya akan terjadi perdebatan yang cukup pelik terhadap CC yang tepat, namun
disinilah akan terlihat komitmen pemerintah terhadap rakyatnya.
Pemerintah
beralasan bahwa bbm tidak tepat sasaran, oleh karena itu apabila bbm bersubsidi
dinaikkan bukan berarti mobil baru dengan CC besar itu menjadi diperbolehkan
menggunakan bbm bersubsidi. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian orang
yang mengatakan bahwa ketika bbm subsidi dinaikkan, maka pengguna dari bbm
non-subsidi diperbolehkan menggunakan bbm subsidi. Hal ini salah sama sekali,
karena bbm subsidi hanya diperuntukkan bagi yang layak mendapatkannya.
Dengan
adanya pelarangan ini, diharapkan yang benar-benar mendapat subsidi adalah yang
benar-benar layak, antara lain angkutan umum, angkutan barang, nelayan, tukang
ojek, pengusaha kecil yang memulai usaha dan membuat lapangan kerja dan bukanya
mobil mewah seperti Alphard ataupun sejenisnya.
Pada
APBN 2012 tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menaikkan harga eceran bbm
bersubsidi yang kemudian di bahas APBN-P 2012, hal ini berlatar belakang karena
pemerintah berjanji untuk mengatur dan menekan konsumsi dari bbm bersubsidi.
Namun hingga kini belum ada langkah konkrit pemerintah yang diperuntukkan bagi
pengguna bbm khususnya kendaraan pribadi. Larangan ini bisa menjadi langkah
pertama untuk pemerintah menunjukkan komitmennya agar tidak menaikkan bbm
bersubsidi tanpa memberatkan keuangan negara.
Belakangan
ini pemerintah terlihat sulit sekali untuk mengeluarkan larangan ini. Disisi
lain pemerintah dengan mudah melarang rakyat kecil yang membeli dengan dirigen.
Rakyat yang membeli dengan dirigen sebagian besar adalah pengecer, nelayan
maupun orang yang menggunakan bbm untuk menyalakan genset karena belum
mendapatkan listrik dari PLN yang biasanya terdapat dipelosok daerah. Larangan
ini hanya tinggal kemauan dan komitmen, pemerintah dengan mudah melarang rakyat
membeli dengan dirigen tetapi tampak kesulitan melarang orang mampu menggunakan
subsidi.
Pelarangan
ini memang tidak sederhana dan sedikit “repot” dalam pelaksanaan. Namun,
apabila pemerintah justru menaikkan bbm karena alasan ini, terlihat bahwa
pemerintah tidak mau “repot”. Karena adalah tugas pemimpin memperlakukan
rakyatnya dengan adil, memberikan hak masing-masing dengan layak, apabila
pemimpin menilai subsidi dinikmati dengan yang tidak berhak sudah semestinya
pemerintah membuat suatu kebijakan yang tepat tanpa menyakiti orang yang tidak
mampu seperti menaikkan bbm bersubsidi.
Apabila
segera direalisasikan, pelarangan ini justru akan berdampak positif untuk
program lain pemerintah, yaitu konversi bbm ke bbg. Program yang sudah sering
diwacanakan namun kurang lancer karena kekurangsiapan pemerintah dalam
mempersiapkan infrastruktur untuk program ini. Pelarangan ini diprediksi
menjadi katalis untuk program konversi ini. Saat ini bola ada di tangan
pemerintah, masyarakat hanya bisa menantikan apa yang akan dilakukan
pemerintah.
Dalam
beberapa waktu terakhir, pemerintah dan masyarakat energinya habis untuk
membahas mengenai bbm dan keuangan negara. Apabila pemerintah ingin mengamankan
APBN agar tidak jebol, tentu saja pelarangan bbm subsidi bagi orang mampu lebih
adil dibandingkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun untuk mengamankan APBN
harus disertai dengan penghematan pada berbagai sektor. Agak mengherankan
apabila stakeholder negara ini membahas kenaikkan bbm bersubsidi
mengatasnamakan rakyat dan setelah rapat selesai mereka plesir ke luar negeri
memboroskan uang negara milyaran rupiah tanpa urgensi dan agenda yang jelas.
Belinyu, 29-4-12
-mdskribo-
