Biaya Pemilukada Calon Independen

            Pemilukada yang memperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon perseorangan non-partai atau biasa disebut calon independen ternyata tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Dibutuhkan biaya pemilu yang sangat besar untuk calon-calon tersebut untuk bisa maju mencalonkan hingga memenangkan pemilukada tersebut. Sesuatu yang perlu diperhatikan bagi pemilih untuk betul-betul melihat visi-misi, program yang ditawarkan dan sosok calon kepala daerah tersebut.

            Biaya yang dikeluarkan untuk pasangan calon independen memang cukup besar. Biaya-biaya tersebut antara lain untuk mempersiapkan daftar dukungan suara minimal 4% dari jumlah pemilih, untuk operasional tim sukses, untuk kampanye dan untuk pemenangan pemilu karena pasti semua calon yang mencalonkan bertujuan untuk menang. Yang berbeda adalah tujuan setelah menang para calon tersebut, apakah untuk kemajuan daerah dan rakyatnya ataukah hanya pribadi dan kelompoknya.

            Biaya pertama yang cukup besar adalah untuk mempersiapkan berkas dukungan suara calon tersebut minimal 4% jumlah pemilih. Ini berarti berkas yang dibutuhkan untuk suatu daerah, kita ambil contoh DKI Jakarta adalah lebih dari 400.000 berkas. Untuk mempersiapkan berkas tersebut dilengkapi 2 buah materai 6.000 dan lainnya dibutuhkan dana minimal Rp 20.000 per berkas. Bila dikalkulasikan dibutuhkan biaya untuk pelengkapan berkas lebih dari 8 Milyar Rupiah. Belum termasuk dengan biaya operasional dari tim sukses calon tersebut dalam mempersiapkan berkas-berkas ini. Bila setiap berkas membutuhkan biaya operasional untuk tim sukses Rp 10.000 saja, ini berarti membutuhkan 4 Milyar rupiah untuk operasional mempersiapkan berkas. Wilayah Jakarta yang cukup luas dan dengan biaya cukup mahal, mungkin operasionalnya bisa lebih dari Rp 10.000 per berkas. Selain itu, agar lebih aman pasti tim sukses menyiapkan lebih banyak dari batas minimal. Bisa dibayangkan berapa besar yang dibutuhkan calon independen ini untuk bisa lolos verifikasi menjadi salah satu kontestan calon gubernur dalam pemilukada.

            Biaya selanjutnya yang dibutuhkan dan cukup besar adalah untuk operasional tim sukses. Untuk perencanaan program kampanye, persiapan kampanye, koordinasi ke berbagai wilayah dan konsolidasi ke beberapa tempat juga dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Jumlah orang yang dilibatkan juga tidak sedikit. Waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang. Walaupun tim sukses biasanya sukarela (tanpa honor) tetapi minimal calon harus mempersiapkan biaya operasional seperti transport, konsumsi, pulsa, maupun sewa tempat jika diperlukan. Dalam beberapa kasus malah bisa membagikan ponsel untuk mempermudah komunikasi. Bisa dibayangkan juga berapa besar yang dibutuhkan untuk operasional ini.

            Biaya selanjutnya dan merupakan biaya terbesar adalah biaya kampanye dan biaya pemenangan calon kepala daerah tersebut. Biaya tersebut mulai dari ribuan baliho, spanduk, poster stiker dan lain-lain serta ratusan ribu kaos dan atribut lainnya. Selain itu biaya iklan di TV lokal dan Nasional, iklan media cetak ataupun di dunia maya. Biaya iklan TV Nasional untuk 1 menit saja bisa puluhan juta per sekali tayang. Selain itu kampanye langsung juga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Mulai dari panggung, sound system, music hingga mengundang artis-artis ternama. Dapat dipastikan biaya kampanye ini bisa menjadi komponen terbesar dari seluruh pengeluaran untuk calon independen.

            Jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan gaji seorang gubernur yang hanya berkisar Rp 8 juta saja. Bila gaji ini dikalikan dengan 60 (5x12 bulan) maka tidak sampai setengah milyar rupiah total gajinya selama satu periode jabatan. Lalu bagaimana gubernur ini mengembalikan pengeluaran yang sudah dikeluarkan ataupun minimal bagaimana gubernur terpilih ini mengumpulkan uang kembali untuk mengikuti pemilukada periode berikutnya.   

            Biaya-biaya yang sangat besar itu memang tidak secara otomatis menjadi tanggungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bisa saja dari donator atau penggalangan dana masyarakat yang mendukung. Apabila donator cukup besar memberikan donasi, hal ini dikhawatirkan membuat calon akan merasa hutang budi dan malah menjadi tidak independen ketika menjabat. Selain itu, penggalangan dana masyarakat juga bisa menjadi ptensi untuk sumber dana calon. Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden AS kemarin. Dimana Obama menggalang dana masyarakat untuk pemenangannya. Sehingga beliau kemudian akan merasa hutang budi untuk rakyat dan melakukan untuk rakyatnya. Tetapi penggalangan dana ini seakan tidak bisa menjadi prospek di Indonesia karena kurang pedulinya rakyat Indonesia. Terlihat dari cukup tingginya golongan putih pada setiap pemilu.

            Dengan begitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan calon independen ini, perlu diperhatikan betul-betul motivasi dan ideologinya. Berbeda dengan calon dari partai yang memiliki ideologi dasar, memiliki tawar menawar politik untuk koalisi ataupun rencana strategis yang biasanya sudah mendapat arahan dari DPP Partainya. Calon independen dinilai lebih memiliki ideologi yang bertujuan mengembangkan daerah dan rakyatnya namun perlu lebih diawasi pada saat menjabat. Jangan sampai cita-cita yang baik bisa bergeser karena kekuasaan dan merasa hutang budi kepada para donatur.

Belinyu, 22-2-12

-mdskribo-

Waspada Kenaikan BBM

Tulisan ini sudah diterbitkan Bangka Pos pada Kamis, 15 Maret 2012

            Pemerintah sepertinya serius untuk menaikkan harga eceran untuk BBM bersubsidi seperti premium dan solar sebesar Rp. 1500,- per liter dari harga sebelumnya Rp. 4500,- menjadi Rp. 6.000,-  mulai 1 April 2012. Kenaikan ini dilandasi adanya kenaikan harga minyak mentah dunia sekaligus menjaga agar APBN tidak jebol karena subsidi yang melebihi anggaran awalnya. Tetapi kebijakan untuk menaikkan BBM ini tidak akan mudah, pasalnya hingga kini DPR belum menyetujui kenaikan ini.

            Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang cukup meresahkan dengan melontarkan kebijakan berkaitan dengan bahan bakar ini. Premium dan solar yang berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan pokok rakyat ini diwacanakan berkali-kali dan berubah-ubah. Diawali dengan pembatasan untuk kendaraan pribadi, konversi ke bahan bakar gas hingga kini opsi menaikkan tetap maupun membuat harga bbm bersubisdi tidak tetap bergantung dari fluktuasi harga minyak dunia.

            Belakangan ini memang harga minyak mentah dunia merangkak naik. Salah satunya adalah disebabkan pergolakan yang terjadi di timur tengah seperti Suriah dan pergesekan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Uni eropa. Kejadian-kejadian ini memang sudah diprediksi akan membuat harga minyak dunia naik dan mungkin akan mencetak rekor tertingginya. Oleh karena itu, pemerintah sedang melakukan kajian untuk mempertahankan agar APBN tidak jebol karena ditakutkan membludaknya subsidi.

            Pemerintah mengatakan bahwa kenaikkan BBM akan membuat pemerintah hemat 25-30 T dan akan dikeluarkan kompensasi berupa BLT sebesar 25 T. ini memperlihatkan tidak ada bedanya naik atau tidaknya bbm untuk APBN, toh besar hematnya juga dikembalikan untuk rakyat. Namun, pemerintah tidak bisa menanggulangi dampak ekonomi langsung seperti kenaikan harga bahan pokok, tranportasi dan pengeluaran lainnya yang membantu kesatabilan ekonomi Indonesia saat ini. Selain itu, kenaikkan ini dapat dipastikan langsung menggangu usaha kecil menengah (UKM) yang mulai bergairah belakangan ini. Pengusaha kecil yang menggunakan tranportasi untuk usahanya seperti travel maupun lainnya dipastikan harus mulai berpikir berkali-kali gara usahanya bisa bertahan. Padahal UKM merupakan lapangan kerja alternatif yang bisa mengurangi pengangguran dan berkontribusi positif untuk perekonomian.

            Pemerintah juga seharusnya melakukan kajian, karena masih banyak daerah yang belom mendapatkan listrik PLN dan menggunakan generator (genset) untuk wilayahnya. Apa jadinya apabila harus dinaikkan harga bahan bakarnya. Pasti akan membuat wilayah tersebut makin tertinggal.

            Pihak yang juga sangat berkeberatan terhadap kenaikan ini adalah nelayan. Nelayan akan sangat kesulitan untuk melaut dengan tingginya harga solar. Dapat dipastikan harga ikan dan makanan laut lainnya pasti melonjak, hal ini bisa berakibat dengan kembali maraknya impor ikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau. Meningkatnya imopr adalah salah satu penurunan pertumbuhan ekonomi.

            Kenaikkan BBM ini sudah pasti akan membuat rakyat kembali menjerit. BLT yang ditawarkan sebagai kompensasi tidak menjamin akan menyelamatkan rakyat miskin untuk bisa bertahan hidup. Bantuan langsun tunai sebesar Rp. 100 ribu per keluarga per bulan mungkin hampir tidak berpengaruh. Bayangkan saja, apabila keluarga tersebut memiliki 3 orang, kenaikkan tranportasi seribu rupiah per hari, untuk pulang pergi butuh 2 ribu rupiah, berarti dalam sebulan sudah mengalami kenaikan peneluaran sebesar 120ribu rupiah. Angka ini belum termasuk kenaikkan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Apakah tidak lebih baik untuk tidak dinaikkan?

            Pemerintah pada tahun ini mengasumsikan harga minyak mentah pada harga 100 USD per barel dengan kurs Rp.9000,-, saat ini harga minyak mentah dunia sudah berada di harga 110-120 USD per barel. Ini berarti beban subsidi sudah meningkat tajam. Namun, apabila diperhatikan kenaikan 10 USD per barel apabila dikalikan dengan kurs Rp. 9000,- dan dibagi 159 liter/barel , beban kenaikan hanya kurang lebih Rp 500 agak cukup mengherankan apabila dinaikkan 3 kali lipatnya. Kebijakan ini seperti dilandasi kebijakan yang salah. Oleh karena itu, diperlukan kalkulasi dan tranparansi yang jelas kepada publik kenapa bisa dinaikkan sebesar itu.

            Pemerintah sebetulnya tidak perlu menaikkan bbm ini. Pemerintah hanya perlu melakukan efisiensi belanja birokrasi dan pengoptimalisasian pemasukan negara. Tercatat untuk tahun 2005-2012 belanja birokrasi kenaikkannya mencapai 400%. Tahun ini sebesar 733 T, bandingkan dengan subsidi BBM yang hanya naik 29% dan hanya sekitar 123T. terlihat bahwa pemerintah tidak efisien dalam anggaran dan membebankan permasalahannya kepada rakyat. Salah satunya adalah dengan membeli pesawat kepresidenan. Setelah membeli pesawat, saat ini beban APBN dilimpahkan ke rakyat kecil. Sungguh tidak bijak dalam mengelola APBN.

            Selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah pengoptimalan pemasukan negara, contoh sederhananya adalah memberantas mafia pajak. Apabila pemerintah bisa melakukan pengoptimalisasian pemasukan melalui sektor pajak saja, sudah cukup untuk menahan subsidi bbm untuk rakyat. Kenaikkan ini menunjukkan juga bahwa pemerintah tidak mau “repot” mengoptimalkan pemasukkan negara lewat pajak dan lebih membebankan kepada rakyat.

            Pemerintah memang seharusnya bisa menunda kenaikan bbm ini. Namun hal ini harus juga didukung oleh masyarakat umum. Masyarakat sudah seharusnya lebih berhemat menggunakan bahan bakar minyak ini, lebih sering menggunakan angkutan umum dan lebih sering menggunakan bahan bakar non subsidi sehingga bbm bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Apabila ini dilakukan, pasti kenaikan bbm non subsidi bisa sedikit tertahan.

           

           

(mdskribo)

8 Maret 2012