Larang Orang Mampu pakai BBM Subsidi

            Pemerintah harus segera mengeluarkan larangan untuk mobil baru dengan CC besar menggunakan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. Hal ini sesuai dengan alasan pemerintah yang mengatakan bahwa bbm bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna dan bukannya dengan menaikkan harga bbm bersubsidi yang bisa berimbas kepada rakyat yang tidak mampu juga. Tahun pembuatan dan CC cylinder menjadi parameter yang penting dalam larangan ini, karena akan sangat mengherankan apabila pemerintah membiarkan mobil Toyota Alphard, Toyota Fortuner dan mobil mewah lain menggunakan BBM bersubsidi. Berapa CC dan tahun yang akan menjadi parameter untuk larangan, pemerintah dan para ahli dibidangnya harus segera melakukan kajian agar benar-benar tepat sasaran sesuai alasan pemerintah dan tentunya akan terjadi perdebatan yang cukup pelik terhadap CC yang tepat, namun disinilah akan terlihat komitmen pemerintah terhadap rakyatnya.

            Pemerintah beralasan bahwa bbm tidak tepat sasaran, oleh karena itu apabila bbm bersubsidi dinaikkan bukan berarti mobil baru dengan CC besar itu menjadi diperbolehkan menggunakan bbm bersubsidi. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika bbm subsidi dinaikkan, maka pengguna dari bbm non-subsidi diperbolehkan menggunakan bbm subsidi. Hal ini salah sama sekali, karena bbm subsidi hanya diperuntukkan bagi yang layak mendapatkannya.

            Dengan adanya pelarangan ini, diharapkan yang benar-benar mendapat subsidi adalah yang benar-benar layak, antara lain angkutan umum, angkutan barang, nelayan, tukang ojek, pengusaha kecil yang memulai usaha dan membuat lapangan kerja dan bukanya mobil mewah seperti Alphard ataupun sejenisnya.

            Pada APBN 2012 tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menaikkan harga eceran bbm bersubsidi yang kemudian di bahas APBN-P 2012, hal ini berlatar belakang karena pemerintah berjanji untuk mengatur dan menekan konsumsi dari bbm bersubsidi. Namun hingga kini belum ada langkah konkrit pemerintah yang diperuntukkan bagi pengguna bbm khususnya kendaraan pribadi. Larangan ini bisa menjadi langkah pertama untuk pemerintah menunjukkan komitmennya agar tidak menaikkan bbm bersubsidi tanpa memberatkan keuangan negara.

            Belakangan ini pemerintah terlihat sulit sekali untuk mengeluarkan larangan ini. Disisi lain pemerintah dengan mudah melarang rakyat kecil yang membeli dengan dirigen. Rakyat yang membeli dengan dirigen sebagian besar adalah pengecer, nelayan maupun orang yang menggunakan bbm untuk menyalakan genset karena belum mendapatkan listrik dari PLN yang biasanya terdapat dipelosok daerah. Larangan ini hanya tinggal kemauan dan komitmen, pemerintah dengan mudah melarang rakyat membeli dengan dirigen tetapi tampak kesulitan melarang orang mampu menggunakan subsidi.

            Pelarangan ini memang tidak sederhana dan sedikit “repot” dalam pelaksanaan. Namun, apabila pemerintah justru menaikkan bbm karena alasan ini, terlihat bahwa pemerintah tidak mau “repot”. Karena adalah tugas pemimpin memperlakukan rakyatnya dengan adil, memberikan hak masing-masing dengan layak, apabila pemimpin menilai subsidi dinikmati dengan yang tidak berhak sudah semestinya pemerintah membuat suatu kebijakan yang tepat tanpa menyakiti orang yang tidak mampu seperti menaikkan bbm bersubsidi.

            Apabila segera direalisasikan, pelarangan ini justru akan berdampak positif untuk program lain pemerintah, yaitu konversi bbm ke bbg. Program yang sudah sering diwacanakan namun kurang lancer karena kekurangsiapan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur untuk program ini. Pelarangan ini diprediksi menjadi katalis untuk program konversi ini. Saat ini bola ada di tangan pemerintah, masyarakat hanya bisa menantikan apa yang akan dilakukan pemerintah.

            Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah dan masyarakat energinya habis untuk membahas mengenai bbm dan keuangan negara. Apabila pemerintah ingin mengamankan APBN agar tidak jebol, tentu saja pelarangan bbm subsidi bagi orang mampu lebih adil dibandingkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun untuk mengamankan APBN harus disertai dengan penghematan pada berbagai sektor. Agak mengherankan apabila stakeholder negara ini membahas kenaikkan bbm bersubsidi mengatasnamakan rakyat dan setelah rapat selesai mereka plesir ke luar negeri memboroskan uang negara milyaran rupiah tanpa urgensi dan agenda yang jelas.

           

Belinyu, 29-4-12

-mdskribo-

Kejanggalan Kenaikan BBM

Dalam beberapa waktu ini energi masyarakat memang cukup terkuras untuk membahas isu kenaikan bbm. BBM adalah komoditas yang memiliki tingkat sensitifitas sangat tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak, bbm berpengaruh terhadap kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga barang-barang pokok, ongkos produksi, biaya transportasi, nelayan, banjir barang impor, daya beli masyarakat dan masih banyak lagi hal yang sangat sensitive terhadap besaran bbm ini.     Saking tingginya sensitifitas bbm ini, belum dinaikkan harga BBM subsidi ini namun harga-harga bahan pokok sudah merangkak naik.

            Apabila dikupas secara lebih mendalam ternyata kenaikan ini memiliki banyak kejanggalan. Kali ini dibatasi dari tujuannya saja, sebenarnya apa tujuan utama dari kenaikan bbm ini? APBN yang jebol, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau kesejahteaan masyarakat? Tujuan kenaikan bbm ini saja selalu berubah-ubah, seperti tidak memiliki tujuan awal yang jelas.

            Tujuan pertama yang dikemukan pemerintah adalah menyelamatkan defisit APBN yang tidak boleh lebih dar 3% atau dalam kata lain APBN jebol. Belum lama ini, mantan menko ekuin mengemukakan penemuannya tentang migas, ternyata di dalam dunia migas, masih terjadi surplus 97 Triliun. Namun memang ternyata surplus ini masih tidak cukup untuk APBN 2012 secara keseluruhan karena belanja birokrasi negara ini sebesar 755 Triliun dan dibandingkan dengan subsidi bbm sebesar 125 T, jadi sebenarnya yang menjebolkan anggaran bukan subsidi, melainkan ketidakefisienan birokrasi Indonesia. Melihat ruang banggar yang begitu mewah, mobil-mobil pejabat baik pusat maupun daerah, seringnya studi banding tanpa menghasilkan sesuatu yang konkrit dan bahkan belum lama ini presiden membeli pesawat kepresidenan pada saat APBN yang menurut pemerintah jebol. Sungguh menyakitkan hati rakyat karena borosnya birokrasi ini harus dibebankan kepada rakyat.

            Selain itu ada perhitungan yang menarik berdasarkan beberapa pilihan di badan anggaran DPR. Untuk keadaan tidak menaikkan bbm, subsidi yang diberikan sebesar 178 T, sedangkan keadaan menaikkan bbm subsidi sebesar 137 T ditambah dana Bantuan Langsung (BLSM) sebesar 31 T. jadi naik maupun tidak naik, negara hanya berhemat 10 T. Agak ironis memang, apabila meributkan 10 T ini yang dianggap akan menjebolkan anggaran. Apabila benar negara butuh 10T, dengan konsumsi bbm subsidi sebanyak 40 juta KL, berarti pemerintah cukup menaikkan 250 rupiah. Pemerintah menaikkan 300 rupiah saja, sudah mampu memberikan pemasukan tambahan kepada negara sebesar 2T.  Jadi apakah benar-benar jebol?

            Selain mengefisienkan belanja birokrasi, seharusnya pemerintah masih bisa mengoptimalkan pemasukan negara, mencegah korupsi dan mafia pajak. Kenaikan BBM ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam bekerja. Apabila hal-hal ini bisa dilakukan, kemungkinan kecil sekali APBN dapat jebol.

            Alasan lainnya yang diutarakan pemerintah adalah karena bbm ini tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati kaum yang mampu. Hal ini pasti sangat disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Menarik subsidi dari rakyat mampu. Namun, apakah dampak kenaikan bbm ini tidak berimbas kepada rakyat yang tidak mampu? Menurut data BPS tahun 2011, rakyat miskin di Indonesia sebanyak 31 juta orang. Dan menariknya setelah kenaikan ini pemerintah menyiapkan bantuan langsung (BLSM) untuk orang miskin sebanyak lebih dari 70 juta orang. Dengan ini pemerintah mengakui bahwa dengan kenaikan bbm yang “hanya” berhemat 10 T negara memiskinkan 40 juta orang. Angka yang luar biasa.

            Sekali lagi ada kejanggalan untuk hal ini, apabila tujuannya untuk menarik subsidi yang mempunyai mobil, apakah kebijakan ini tepat karena berimbas langsung kepada lebih dari 70 juta orang?

            Yang menarik dari hal ini adalah banyak pengamat, ahli bahkan partai oposisi memberikan beberapa solusi agar hal ini tidak terjadi. Mulai dari kenaikan pajak kendaraan bermotor yang membuat orang yang memiliki mobil membayar lebih untuk negara namun tidak merugikan negara sampai menaikkan cukai rokok yang sekaligus bisa membuat konsumsi rokok di Indonesia menurun. Namun memang hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, pemerintah akan cukup “repot” mengimplementasikan solusi-solusi ini. Pertanyaan berikutnya apakah pemerintah tidak mau “repot” dan lebih memilih kebijakan sederhana yaitu menaikkan bbm namun membuat orang miskin di Indonesia bertambah 40 juta orang. Selain dua solusi ini, masih banyak solusi yang ditawarkan, tetapi mengapa pemerintah seakan tidak mau “repot”.

            Alasan lainnya yang dikemukan adalah kenaikkan bbm ini diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat. Jika memang seperti itu, naikkan saja bbm ini setinggi-tingginya agar rakyat lebih sejahtera. Pernyataan yang cukup menyesatkan. Muncul pertanyaan, memang rakyat mana yang lebih sejahtera apabila bbm naik?

            Pemerintah memiliki APBN yang sangat besar tiap tahun, memeiliki wewenang yang sangat besar di negara ini, memiliki amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa menanggulangi masalah tanpa membuat masalah yang lebih besar. Mengambil subsidi agar hemat 10 T dengan memiskinkan 70 juta orang lebih dirasa bukan kebijakan yang tepat untuk rakyat. Rakyat tidak akan menuntut apabila pemerintah menarik subsidi rakyat mampu namun tidak menyakiti rakyat yang tidak mampu.

"maafkan kedua orang tuamu kalau,, 

tak mampu beli susu

bbm naik tinggi, susu tak terbeli

orang pintar tarik subisidi, banyak bayi kurang gizi" -iwan fals-

(mdskribo)

27 Maret 2012