Jika sebuah tim sepakbola memasuki pertengahan babak kedua yang sedang tertinggal dan tidak mempermainkan sepak bola dengan seharusnya, maka seharusnya pelatih tim tersebut harus mengganti pemainnya dengan yang lebih baik. Apabila pelatih tersebut tidak memanfaatkan kesempatannya dengan baik, maka bersiaplah pelatih itu mendapat kritik, hujatan bahkan dipecat.
Mungkin begitulah analogi yang tepat untuk kondisi saat ini di Negara ini. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dituntut melakukan perbaikan atas kinerja Pemerintahan keseluruhan. Berbagai kalangan masyarakat, LSM, dan pengamat-pengamat di segala bidang menilai bahwa kinerja dari pemerintahan ini jauh dari yang diharapkan, bahkan sebagian dengan jelas menyatakan kinerja beberapa kementrian jauh dari kata memuaskan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan melakukan Reshuffle Kabinet.
Reshuffle Kabinet mutlak adalah hak prerogatif Presiden. Siapapun yang diganti, berapapun jumlahnya maupun pos kementrian apa saja seharusnya menjadi hak penuh Presiden yang ditujukan untuk kesejateraan rakyat Indonesia. Namun sayangnya, isu reshuffle yang dihembuskan belakangan ini tidak terkesan untuk kesejahteraan rakyat. Isu reshuffle lebih terkesan menjadi mainan para elit politik, terutama partai-partai yang tergabung dengan Sekretariat Gabungan atau yang lebih dikenal dengan istilah setgab. Bahkan salah satu Ketua DPP Partai Golkar mengatakan Ketua Partai Koalisi perlu diajak berbicara mengenai hal ini.
Alangkah sangat disayangkan jika Kepala Negara kita tidak melakukan perubahan yang didasari oleh kesejahteraan rakyat melainkan atas dasar kedaulatan sang elit politik. Salah satu Proklamator kita sekaligus Wakil Presiden RI yang pertama, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa beliau menekankan kedaulatn rakyat sebagai dasar pergerakan dan bukannya kekuasaan sekelompok elit. Prinsip yang seharusnya dipegang teguh oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini.
Selain itu, yang harus masyarakat perhatikan sebagai pengawas jalannya pemerintahan adalah pelemparan isu Reshuffle ini. Berlarut-larut dan berulang-ulang. Seakan-akan isu reshuffle ini memang dibuat oleh kalangan elit. Motif apa dibaliknya hanya para elit yang tahu. Setiap isu ini beredar, maka secara otomatis media massa seperti TV nasional, TV lokal dan media cetak mengalihkan pemberitaannya menjadi isu Reshuffle kabinet dan sedikit banyak melupakan kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus hukum lain yang cukup penting di Indonesia. Yang lebih banyak diliput adalah pernyataan-pernyataan para elit tentang reshuffle ini tanpa diketahui apakah presiden benar-benar ingin mengganti jajaran kabinetnya. Saat isu reshuffle ini hangat lagi di media massa, kemana berita tentang kasus century, kasus antasari, maupun kasus Gayus Tambunan bahkan kasus Nazaruddin dengan petinggi Demokrat dan salah satu pimpinan KPK mereda kembali.
Polemik lain yang terbentuk dalam masyarakat antara lain apakah reshuffle ini berkaitan dengan Pemilu Nasional dan Pemilu Presiden 2014. Beberapa berita pada media Nasional bahkan menyatakan adanya target dari beberapa pos Kementrian “basah” yang harus menyetorkan sejumlah uang untuk Partainya. Lagi-lagi sesuatu hal yang harus diawasi secara ketat oleh masyarakat. Alangkah tidak bijakasana apabila seorang pempinpin melakukan hal ini.
Dilihat dari kinerja Pemerintahan terutama beberapa pos Kementrian seharusnya Presiden melakukan langkah-langkah yang beliau anggap perlu. Apakah reshuffle atau tidak. Dan Presiden seharusnya tidak membuat isu ini berlarut-larut yang membuat polemik baru di media massa. Dengan begitu kinerja para Menteri pun menjadi lebih fokus tanpa memikirkan akan tentang pergantian.
Presiden memiliki Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinbetnya. Seharusnya tidak sulit lagi untuk memperbaiki kinerja Pemerintahannya agar lebih baik dalam memasuki separuh terakhir masa jabatannya. Agar Presiden saat ini dikenang menjadi mantan Presiden yang menyejahterakan rakyatnya bukan sekedar dikenang sebagai presiden yang hanya bisa berkata prihatin.
Selain itu, presiden juga harus tegas dan tidak membiarkan elit-elit politik yang berkepentingan untuk menggangu kinerjanya sebagai Kepala Pemerintahan. Apabila Presiden memiliki calon yang kuat yang dinilai kredibilitas dan kapabilitasnya baik untuk diamanatkan menjadi seorang Menteri, maka lakukanlah. Karena rakyat Indonesia merupakan rakyat yang cukup pintar dalam menilai kinerja Kementerian tersebut.
Mengingat waktu pemerintahan jabatan yang makin sempit dan melihat kinerja pemerintahannya yang sudah terlalu disorot, sudah semesestinya Presiden dengan bijaksana melakukan hak prerogatifnya yaitu mereshuffle jajaran kabinetnya. Namun, menjadi kurang bijaksana apabila reshuffle ini dilakukan karena ada agenda lain selain agenda meningkatkan kinerja untuk lebih menyejahterakan rakyat Indonesia. Ataupun hanya memlempar isu berkali-kali agar meredakan isu lain yang cukup penting yang sedang terjadi saat ini.
Semakin cepat reshuffle semakin baik, karena Menteri-menteri Negara bisa lebih fokus dalam bekerja, tidak lagi memikirkan isu pergantian tersebut. Apabila tidak ada reshuffle ini, Presiden sebaiknya memberi kepastian untuk seluruh rakyat Indonesia saat ini agar tidak lebih berpolemik.
Masyarakat tidak begitu peduli siapa Menteri saat ini, tidak juga memperhatikan partai apa menteri tersebut berasal. Masyarakat hanya menginginkan Pemerintahan yang lebih baik dalam melakukan tujuan Negara yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yang mungkin sudah banyak dilupakan orang.
-mdskribo-
Belinyu, 30 September 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar