Dalam beberapa waktu ini energi masyarakat memang cukup terkuras untuk membahas isu kenaikan bbm. BBM adalah komoditas yang memiliki tingkat sensitifitas sangat tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak, bbm berpengaruh terhadap kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga barang-barang pokok, ongkos produksi, biaya transportasi, nelayan, banjir barang impor, daya beli masyarakat dan masih banyak lagi hal yang sangat sensitive terhadap besaran bbm ini. Saking tingginya sensitifitas bbm ini, belum dinaikkan harga BBM subsidi ini namun harga-harga bahan pokok sudah merangkak naik.
Apabila dikupas secara lebih mendalam ternyata kenaikan ini memiliki banyak kejanggalan. Kali ini dibatasi dari tujuannya saja, sebenarnya apa tujuan utama dari kenaikan bbm ini? APBN yang jebol, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau kesejahteaan masyarakat? Tujuan kenaikan bbm ini saja selalu berubah-ubah, seperti tidak memiliki tujuan awal yang jelas.
Tujuan pertama yang dikemukan pemerintah adalah menyelamatkan defisit APBN yang tidak boleh lebih dar 3% atau dalam kata lain APBN jebol. Belum lama ini, mantan menko ekuin mengemukakan penemuannya tentang migas, ternyata di dalam dunia migas, masih terjadi surplus 97 Triliun. Namun memang ternyata surplus ini masih tidak cukup untuk APBN 2012 secara keseluruhan karena belanja birokrasi negara ini sebesar 755 Triliun dan dibandingkan dengan subsidi bbm sebesar 125 T, jadi sebenarnya yang menjebolkan anggaran bukan subsidi, melainkan ketidakefisienan birokrasi Indonesia. Melihat ruang banggar yang begitu mewah, mobil-mobil pejabat baik pusat maupun daerah, seringnya studi banding tanpa menghasilkan sesuatu yang konkrit dan bahkan belum lama ini presiden membeli pesawat kepresidenan pada saat APBN yang menurut pemerintah jebol. Sungguh menyakitkan hati rakyat karena borosnya birokrasi ini harus dibebankan kepada rakyat.
Selain itu ada perhitungan yang menarik berdasarkan beberapa pilihan di badan anggaran DPR. Untuk keadaan tidak menaikkan bbm, subsidi yang diberikan sebesar 178 T, sedangkan keadaan menaikkan bbm subsidi sebesar 137 T ditambah dana Bantuan Langsung (BLSM) sebesar 31 T. jadi naik maupun tidak naik, negara hanya berhemat 10 T. Agak ironis memang, apabila meributkan 10 T ini yang dianggap akan menjebolkan anggaran. Apabila benar negara butuh 10T, dengan konsumsi bbm subsidi sebanyak 40 juta KL, berarti pemerintah cukup menaikkan 250 rupiah. Pemerintah menaikkan 300 rupiah saja, sudah mampu memberikan pemasukan tambahan kepada negara sebesar 2T. Jadi apakah benar-benar jebol?
Selain mengefisienkan belanja birokrasi, seharusnya pemerintah masih bisa mengoptimalkan pemasukan negara, mencegah korupsi dan mafia pajak. Kenaikan BBM ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam bekerja. Apabila hal-hal ini bisa dilakukan, kemungkinan kecil sekali APBN dapat jebol.
Alasan lainnya yang diutarakan pemerintah adalah karena bbm ini tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati kaum yang mampu. Hal ini pasti sangat disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Menarik subsidi dari rakyat mampu. Namun, apakah dampak kenaikan bbm ini tidak berimbas kepada rakyat yang tidak mampu? Menurut data BPS tahun 2011, rakyat miskin di Indonesia sebanyak 31 juta orang. Dan menariknya setelah kenaikan ini pemerintah menyiapkan bantuan langsung (BLSM) untuk orang miskin sebanyak lebih dari 70 juta orang. Dengan ini pemerintah mengakui bahwa dengan kenaikan bbm yang “hanya” berhemat 10 T negara memiskinkan 40 juta orang. Angka yang luar biasa.
Sekali lagi ada kejanggalan untuk hal ini, apabila tujuannya untuk menarik subsidi yang mempunyai mobil, apakah kebijakan ini tepat karena berimbas langsung kepada lebih dari 70 juta orang?
Yang menarik dari hal ini adalah banyak pengamat, ahli bahkan partai oposisi memberikan beberapa solusi agar hal ini tidak terjadi. Mulai dari kenaikan pajak kendaraan bermotor yang membuat orang yang memiliki mobil membayar lebih untuk negara namun tidak merugikan negara sampai menaikkan cukai rokok yang sekaligus bisa membuat konsumsi rokok di Indonesia menurun. Namun memang hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, pemerintah akan cukup “repot” mengimplementasikan solusi-solusi ini. Pertanyaan berikutnya apakah pemerintah tidak mau “repot” dan lebih memilih kebijakan sederhana yaitu menaikkan bbm namun membuat orang miskin di Indonesia bertambah 40 juta orang. Selain dua solusi ini, masih banyak solusi yang ditawarkan, tetapi mengapa pemerintah seakan tidak mau “repot”.
Alasan lainnya yang dikemukan adalah kenaikkan bbm ini diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat. Jika memang seperti itu, naikkan saja bbm ini setinggi-tingginya agar rakyat lebih sejahtera. Pernyataan yang cukup menyesatkan. Muncul pertanyaan, memang rakyat mana yang lebih sejahtera apabila bbm naik?
Pemerintah memiliki APBN yang sangat besar tiap tahun, memeiliki wewenang yang sangat besar di negara ini, memiliki amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa menanggulangi masalah tanpa membuat masalah yang lebih besar. Mengambil subsidi agar hemat 10 T dengan memiskinkan 70 juta orang lebih dirasa bukan kebijakan yang tepat untuk rakyat. Rakyat tidak akan menuntut apabila pemerintah menarik subsidi rakyat mampu namun tidak menyakiti rakyat yang tidak mampu.
"maafkan kedua orang tuamu kalau,,
tak mampu beli susu
bbm naik tinggi, susu tak terbeli
orang pintar tarik subisidi, banyak bayi kurang gizi" -iwan fals-
(mdskribo)
27 Maret 2012
