Menghindari Kebakaran Kendaraan Saat Berkendara

Dewasa ini, kian banyak ditemui kejadian mobil terbakar ketika dikendarai, baik dijalan biasa maupun jalan tol. Tentu saja kejadian ini bisa sangat berbahaya bagi pengendara, penumpang bahkan orang lain ataupun pengendara lain yang berada disekitar tempat terbakarnya mobil tersebut. Tentu saja terbakarnya kendaraan tersebut dapat sangat merugikan, dari materiil hingga peluang jatuhnya korban nyawa.

Seperti yang kita ketahui, sebagian besar komponen yang terdapat di dalam mobil merupakan bahan yang mudah terbakar, oleh karena itu akan sangat sulit memadamkan api ketika kendaraan mulai terbakar. Maka pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara sebaiknya dilakukan untuk menghindari peluang terjadinya kebakaran mobil saat berkendara.  

Mobil terbakar di jalan ini dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu:

Ø  Oli, sistem oli yang bocor saat kendaraan melaju dapat memicu timbulnya api dan terbakarnya mobil.

Ø  Komponen elektrik, dapat berupa hubungan singkat yang terjadi bila kabel muatan positif (+) bersentuhan langsung dengan kabel muatan negatif(-)

Ø   Bahan bakar, kebocoran selang maupun tangki bahan bakar di area engine kendaraaan juga dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran kendaraan

Ø  Exhaust system, kotoran yang tertinggal dan tersumbat pada exhaust sistem dapat terbakar ketika kendaraan sedang berjalan dan exhaust dalam kondisi panas. Hal ini juga dapat memicu terjadinya kebakaran kendaraan

Ø  Penyebab external, selain penyebab teknis, kebakaran kendaraan juga dapat dipicu oleh sebab external, seperti merokok dan membuang puntung rokok di dalam kendaraan.

Mengingat berbahayanya kebakaran kendaraan ketika berkendara, oleh karena itu sebaiknya kita selalu melakukan pengecekan secara rutin terhadap kendaraan dan melakukan pemeriksaan kendaraan setiap kali akan berkendara. Mulai dari selang-selang oli, komponen elektrik, sistem bahan bakar, hingga perlengkapan mobil lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran kendaraan.

Selain itu, untuk menghindari terbakarnya kendaraan saat berkendara, defensive driving/ safety driving sangat penting diaplikasikan dalam berkendara. Hal ini dikarenakan salah satu penyebab lain kendaraan dapat terbakar saat di jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat juga membuat percikan api, sistem bahan bakar bocor dan hal-hal lain yang juga dapat memicu terjadinya kebakaran kendaraan.

Pic: http://fals-duasatu.blogspot.com//

Pemeriksaan kendaraan berkala, pemeriksaan kendaraan sebelum berkendara dan berkendara secara aman merupakan tips-tips yang bisa dilakukan untuk menghindari terbakarnya kendaraan. Meluangkan sedikit waktu untuk beberapa hal ini sangat dianjurkan untuk menghindari terjadinya peluang hilangnya materiil hingga jatuhnya korban nyawa.

-mdskribo-
22-10-2012

Larang Orang Mampu pakai BBM Subsidi

            Pemerintah harus segera mengeluarkan larangan untuk mobil baru dengan CC besar menggunakan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. Hal ini sesuai dengan alasan pemerintah yang mengatakan bahwa bbm bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna dan bukannya dengan menaikkan harga bbm bersubsidi yang bisa berimbas kepada rakyat yang tidak mampu juga. Tahun pembuatan dan CC cylinder menjadi parameter yang penting dalam larangan ini, karena akan sangat mengherankan apabila pemerintah membiarkan mobil Toyota Alphard, Toyota Fortuner dan mobil mewah lain menggunakan BBM bersubsidi. Berapa CC dan tahun yang akan menjadi parameter untuk larangan, pemerintah dan para ahli dibidangnya harus segera melakukan kajian agar benar-benar tepat sasaran sesuai alasan pemerintah dan tentunya akan terjadi perdebatan yang cukup pelik terhadap CC yang tepat, namun disinilah akan terlihat komitmen pemerintah terhadap rakyatnya.

            Pemerintah beralasan bahwa bbm tidak tepat sasaran, oleh karena itu apabila bbm bersubsidi dinaikkan bukan berarti mobil baru dengan CC besar itu menjadi diperbolehkan menggunakan bbm bersubsidi. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika bbm subsidi dinaikkan, maka pengguna dari bbm non-subsidi diperbolehkan menggunakan bbm subsidi. Hal ini salah sama sekali, karena bbm subsidi hanya diperuntukkan bagi yang layak mendapatkannya.

            Dengan adanya pelarangan ini, diharapkan yang benar-benar mendapat subsidi adalah yang benar-benar layak, antara lain angkutan umum, angkutan barang, nelayan, tukang ojek, pengusaha kecil yang memulai usaha dan membuat lapangan kerja dan bukanya mobil mewah seperti Alphard ataupun sejenisnya.

            Pada APBN 2012 tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menaikkan harga eceran bbm bersubsidi yang kemudian di bahas APBN-P 2012, hal ini berlatar belakang karena pemerintah berjanji untuk mengatur dan menekan konsumsi dari bbm bersubsidi. Namun hingga kini belum ada langkah konkrit pemerintah yang diperuntukkan bagi pengguna bbm khususnya kendaraan pribadi. Larangan ini bisa menjadi langkah pertama untuk pemerintah menunjukkan komitmennya agar tidak menaikkan bbm bersubsidi tanpa memberatkan keuangan negara.

            Belakangan ini pemerintah terlihat sulit sekali untuk mengeluarkan larangan ini. Disisi lain pemerintah dengan mudah melarang rakyat kecil yang membeli dengan dirigen. Rakyat yang membeli dengan dirigen sebagian besar adalah pengecer, nelayan maupun orang yang menggunakan bbm untuk menyalakan genset karena belum mendapatkan listrik dari PLN yang biasanya terdapat dipelosok daerah. Larangan ini hanya tinggal kemauan dan komitmen, pemerintah dengan mudah melarang rakyat membeli dengan dirigen tetapi tampak kesulitan melarang orang mampu menggunakan subsidi.

            Pelarangan ini memang tidak sederhana dan sedikit “repot” dalam pelaksanaan. Namun, apabila pemerintah justru menaikkan bbm karena alasan ini, terlihat bahwa pemerintah tidak mau “repot”. Karena adalah tugas pemimpin memperlakukan rakyatnya dengan adil, memberikan hak masing-masing dengan layak, apabila pemimpin menilai subsidi dinikmati dengan yang tidak berhak sudah semestinya pemerintah membuat suatu kebijakan yang tepat tanpa menyakiti orang yang tidak mampu seperti menaikkan bbm bersubsidi.

            Apabila segera direalisasikan, pelarangan ini justru akan berdampak positif untuk program lain pemerintah, yaitu konversi bbm ke bbg. Program yang sudah sering diwacanakan namun kurang lancer karena kekurangsiapan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur untuk program ini. Pelarangan ini diprediksi menjadi katalis untuk program konversi ini. Saat ini bola ada di tangan pemerintah, masyarakat hanya bisa menantikan apa yang akan dilakukan pemerintah.

            Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah dan masyarakat energinya habis untuk membahas mengenai bbm dan keuangan negara. Apabila pemerintah ingin mengamankan APBN agar tidak jebol, tentu saja pelarangan bbm subsidi bagi orang mampu lebih adil dibandingkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun untuk mengamankan APBN harus disertai dengan penghematan pada berbagai sektor. Agak mengherankan apabila stakeholder negara ini membahas kenaikkan bbm bersubsidi mengatasnamakan rakyat dan setelah rapat selesai mereka plesir ke luar negeri memboroskan uang negara milyaran rupiah tanpa urgensi dan agenda yang jelas.

           

Belinyu, 29-4-12

-mdskribo-

Kejanggalan Kenaikan BBM

Dalam beberapa waktu ini energi masyarakat memang cukup terkuras untuk membahas isu kenaikan bbm. BBM adalah komoditas yang memiliki tingkat sensitifitas sangat tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak, bbm berpengaruh terhadap kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga barang-barang pokok, ongkos produksi, biaya transportasi, nelayan, banjir barang impor, daya beli masyarakat dan masih banyak lagi hal yang sangat sensitive terhadap besaran bbm ini.     Saking tingginya sensitifitas bbm ini, belum dinaikkan harga BBM subsidi ini namun harga-harga bahan pokok sudah merangkak naik.

            Apabila dikupas secara lebih mendalam ternyata kenaikan ini memiliki banyak kejanggalan. Kali ini dibatasi dari tujuannya saja, sebenarnya apa tujuan utama dari kenaikan bbm ini? APBN yang jebol, subsidi yang tidak tepat sasaran, atau kesejahteaan masyarakat? Tujuan kenaikan bbm ini saja selalu berubah-ubah, seperti tidak memiliki tujuan awal yang jelas.

            Tujuan pertama yang dikemukan pemerintah adalah menyelamatkan defisit APBN yang tidak boleh lebih dar 3% atau dalam kata lain APBN jebol. Belum lama ini, mantan menko ekuin mengemukakan penemuannya tentang migas, ternyata di dalam dunia migas, masih terjadi surplus 97 Triliun. Namun memang ternyata surplus ini masih tidak cukup untuk APBN 2012 secara keseluruhan karena belanja birokrasi negara ini sebesar 755 Triliun dan dibandingkan dengan subsidi bbm sebesar 125 T, jadi sebenarnya yang menjebolkan anggaran bukan subsidi, melainkan ketidakefisienan birokrasi Indonesia. Melihat ruang banggar yang begitu mewah, mobil-mobil pejabat baik pusat maupun daerah, seringnya studi banding tanpa menghasilkan sesuatu yang konkrit dan bahkan belum lama ini presiden membeli pesawat kepresidenan pada saat APBN yang menurut pemerintah jebol. Sungguh menyakitkan hati rakyat karena borosnya birokrasi ini harus dibebankan kepada rakyat.

            Selain itu ada perhitungan yang menarik berdasarkan beberapa pilihan di badan anggaran DPR. Untuk keadaan tidak menaikkan bbm, subsidi yang diberikan sebesar 178 T, sedangkan keadaan menaikkan bbm subsidi sebesar 137 T ditambah dana Bantuan Langsung (BLSM) sebesar 31 T. jadi naik maupun tidak naik, negara hanya berhemat 10 T. Agak ironis memang, apabila meributkan 10 T ini yang dianggap akan menjebolkan anggaran. Apabila benar negara butuh 10T, dengan konsumsi bbm subsidi sebanyak 40 juta KL, berarti pemerintah cukup menaikkan 250 rupiah. Pemerintah menaikkan 300 rupiah saja, sudah mampu memberikan pemasukan tambahan kepada negara sebesar 2T.  Jadi apakah benar-benar jebol?

            Selain mengefisienkan belanja birokrasi, seharusnya pemerintah masih bisa mengoptimalkan pemasukan negara, mencegah korupsi dan mafia pajak. Kenaikan BBM ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam bekerja. Apabila hal-hal ini bisa dilakukan, kemungkinan kecil sekali APBN dapat jebol.

            Alasan lainnya yang diutarakan pemerintah adalah karena bbm ini tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati kaum yang mampu. Hal ini pasti sangat disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Menarik subsidi dari rakyat mampu. Namun, apakah dampak kenaikan bbm ini tidak berimbas kepada rakyat yang tidak mampu? Menurut data BPS tahun 2011, rakyat miskin di Indonesia sebanyak 31 juta orang. Dan menariknya setelah kenaikan ini pemerintah menyiapkan bantuan langsung (BLSM) untuk orang miskin sebanyak lebih dari 70 juta orang. Dengan ini pemerintah mengakui bahwa dengan kenaikan bbm yang “hanya” berhemat 10 T negara memiskinkan 40 juta orang. Angka yang luar biasa.

            Sekali lagi ada kejanggalan untuk hal ini, apabila tujuannya untuk menarik subsidi yang mempunyai mobil, apakah kebijakan ini tepat karena berimbas langsung kepada lebih dari 70 juta orang?

            Yang menarik dari hal ini adalah banyak pengamat, ahli bahkan partai oposisi memberikan beberapa solusi agar hal ini tidak terjadi. Mulai dari kenaikan pajak kendaraan bermotor yang membuat orang yang memiliki mobil membayar lebih untuk negara namun tidak merugikan negara sampai menaikkan cukai rokok yang sekaligus bisa membuat konsumsi rokok di Indonesia menurun. Namun memang hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, pemerintah akan cukup “repot” mengimplementasikan solusi-solusi ini. Pertanyaan berikutnya apakah pemerintah tidak mau “repot” dan lebih memilih kebijakan sederhana yaitu menaikkan bbm namun membuat orang miskin di Indonesia bertambah 40 juta orang. Selain dua solusi ini, masih banyak solusi yang ditawarkan, tetapi mengapa pemerintah seakan tidak mau “repot”.

            Alasan lainnya yang dikemukan adalah kenaikkan bbm ini diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat. Jika memang seperti itu, naikkan saja bbm ini setinggi-tingginya agar rakyat lebih sejahtera. Pernyataan yang cukup menyesatkan. Muncul pertanyaan, memang rakyat mana yang lebih sejahtera apabila bbm naik?

            Pemerintah memiliki APBN yang sangat besar tiap tahun, memeiliki wewenang yang sangat besar di negara ini, memiliki amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah bisa menanggulangi masalah tanpa membuat masalah yang lebih besar. Mengambil subsidi agar hemat 10 T dengan memiskinkan 70 juta orang lebih dirasa bukan kebijakan yang tepat untuk rakyat. Rakyat tidak akan menuntut apabila pemerintah menarik subsidi rakyat mampu namun tidak menyakiti rakyat yang tidak mampu.

"maafkan kedua orang tuamu kalau,, 

tak mampu beli susu

bbm naik tinggi, susu tak terbeli

orang pintar tarik subisidi, banyak bayi kurang gizi" -iwan fals-

(mdskribo)

27 Maret 2012

Pemerintah harus LARANG orang kaya pakai BBM bersubsidi

tweet prihatin denger Alphard pake bensin subsidi @mdskribo

1. Seharusnya pmerntah segera mngeluarkan larangan utk mobil baru dgn CC besar menggunakan bbm bersubsidi

2. hal ini sesuai dgn alasan pmerintah yg mngatakan bhw bbm bersubsidi tak tepat guna.. Bkan dgn menaikkan harga bbm brsubsidi

3. Kenaikan hrga bbm bersubsidi bukan berarti mobil bru cc besar itu jd boleh mggunakan bbm bersubsdi krn ini msh tdk layak disubsidi

4. Pmerintah berjanji menekan konsumsi bbm brsubsidi terutama utk mbil yg tdk layak disubsidi. Tp smpai saat ini blm melakukan apa2

5. Pmerintah bsa ngelarang rkyat kecil yg beli pke dirigen, masa ga bsa ngelarang org kaya ga beli subsidi.. Ini tinggal kemauan

6. Rkyat yg dilarang beli dirigen itu biasanya untuk pengecer, nelayan dan org daerah yg make genset krn tdk dpt PLN..

7. Ini memang tdk sederhana dan sedikit "repot".. Jika pmerintah menaikkan bbm krn fktor ini mkin terlihat jk pmerintah tdk mau "repot"

8. Pelarangan mobil bru cc besar jg bsa berdampak mempercepat konversi bbm ke gas.. Skrg bola ada dipemerintah..tunggu aja apa actionnya

9. Jd yg bner2 blh mnum bbm subsdi cuman yg bner2 layak,, angkutan umum, angkutan brg, nelayan, tk ojek, usaha kecil, bukan Alphard dsb

-mdskribo-
belinyu, 2 April 2012

Dana nganggur BLT buat apa ya kira2?

Melanjutkan diskusi yg menarik belakangan ini.. Isu ini kn udh memasuki babak baru.. Ada pertanyaan kira2 dana nganggur kompensasi itu buat apa ya..


Sebagian besar org disini pasti pnya rencana keuangan ya, klo udh ada budget tp ga kepake biasanya buat apa?

Ada tweet seperti ini,,

1. Subsidi bbm ttp usulan pemerintah,brarti ada dana kompensasi yg udh disiapin 30T yg nganggur plg ga 6 bulan ini.. Kira2 ini buat apa ya?

2. Klo ini dibangun infrastruktur kyk kilang migas, SPBG jawa bali, subsdi converter kit jdnya ga perlu naik lg kn bbm?

3. Apakah pemerintah melihat ini sbg peluang agar tdk menaikkan bbm dan bsa menawarkan opsi koversi bbm ke gas?

4. Krn alasan pemerintah tdk ada infrastruktur bsa difasilitasi dgn 30T dan wktu 6 bulan ini, aplg wamen ESDM sdh memulai program ini dr januari

5. Walau mgkn tdk selese dlm 6 bln, namun setidaknya pmerintah sudah memulai programnya yaitu konversi bbm ke gas

6. Jika program ini dilaksanakan berarti keinginan pemerintah, dpr dan rakyat bsa terpenuhi.. Akankah itu dilakukan pemerintah?

7. Diperlukan pemimpin yg kuat dan pro rakyat utk menjalankan ini krn akan berbenturan dgn byk kepentingan.. Punyakah kita?

8. Smg kputusn yg diambil trbaik untuk rkyat, smg pmerintah jg tdk lupa ada dana nganggur 30T yg bsa dimanfaatkan sbaik2nya..


Bsa ga ya kita pada 6 bulan kedepan gada perdebatan klo infraastruktur belom dibangun dll.. Krn dananya besar dan wktunya panjang.. Jd kn ga perlu dinaikin lg, krn org udh pke gas.. Atau sebaliknya ga bingung dinaikin berapa aja krn user udh beralih ke gas..


Salam,
-rakyat menang 1-0 lwt injury time, tp pejabat masukin pemain "siluman" di leg kedua-

belinyu, 1 April 2012

Biaya Pemilukada Calon Independen

            Pemilukada yang memperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon perseorangan non-partai atau biasa disebut calon independen ternyata tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Dibutuhkan biaya pemilu yang sangat besar untuk calon-calon tersebut untuk bisa maju mencalonkan hingga memenangkan pemilukada tersebut. Sesuatu yang perlu diperhatikan bagi pemilih untuk betul-betul melihat visi-misi, program yang ditawarkan dan sosok calon kepala daerah tersebut.

            Biaya yang dikeluarkan untuk pasangan calon independen memang cukup besar. Biaya-biaya tersebut antara lain untuk mempersiapkan daftar dukungan suara minimal 4% dari jumlah pemilih, untuk operasional tim sukses, untuk kampanye dan untuk pemenangan pemilu karena pasti semua calon yang mencalonkan bertujuan untuk menang. Yang berbeda adalah tujuan setelah menang para calon tersebut, apakah untuk kemajuan daerah dan rakyatnya ataukah hanya pribadi dan kelompoknya.

            Biaya pertama yang cukup besar adalah untuk mempersiapkan berkas dukungan suara calon tersebut minimal 4% jumlah pemilih. Ini berarti berkas yang dibutuhkan untuk suatu daerah, kita ambil contoh DKI Jakarta adalah lebih dari 400.000 berkas. Untuk mempersiapkan berkas tersebut dilengkapi 2 buah materai 6.000 dan lainnya dibutuhkan dana minimal Rp 20.000 per berkas. Bila dikalkulasikan dibutuhkan biaya untuk pelengkapan berkas lebih dari 8 Milyar Rupiah. Belum termasuk dengan biaya operasional dari tim sukses calon tersebut dalam mempersiapkan berkas-berkas ini. Bila setiap berkas membutuhkan biaya operasional untuk tim sukses Rp 10.000 saja, ini berarti membutuhkan 4 Milyar rupiah untuk operasional mempersiapkan berkas. Wilayah Jakarta yang cukup luas dan dengan biaya cukup mahal, mungkin operasionalnya bisa lebih dari Rp 10.000 per berkas. Selain itu, agar lebih aman pasti tim sukses menyiapkan lebih banyak dari batas minimal. Bisa dibayangkan berapa besar yang dibutuhkan calon independen ini untuk bisa lolos verifikasi menjadi salah satu kontestan calon gubernur dalam pemilukada.

            Biaya selanjutnya yang dibutuhkan dan cukup besar adalah untuk operasional tim sukses. Untuk perencanaan program kampanye, persiapan kampanye, koordinasi ke berbagai wilayah dan konsolidasi ke beberapa tempat juga dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Jumlah orang yang dilibatkan juga tidak sedikit. Waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang. Walaupun tim sukses biasanya sukarela (tanpa honor) tetapi minimal calon harus mempersiapkan biaya operasional seperti transport, konsumsi, pulsa, maupun sewa tempat jika diperlukan. Dalam beberapa kasus malah bisa membagikan ponsel untuk mempermudah komunikasi. Bisa dibayangkan juga berapa besar yang dibutuhkan untuk operasional ini.

            Biaya selanjutnya dan merupakan biaya terbesar adalah biaya kampanye dan biaya pemenangan calon kepala daerah tersebut. Biaya tersebut mulai dari ribuan baliho, spanduk, poster stiker dan lain-lain serta ratusan ribu kaos dan atribut lainnya. Selain itu biaya iklan di TV lokal dan Nasional, iklan media cetak ataupun di dunia maya. Biaya iklan TV Nasional untuk 1 menit saja bisa puluhan juta per sekali tayang. Selain itu kampanye langsung juga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Mulai dari panggung, sound system, music hingga mengundang artis-artis ternama. Dapat dipastikan biaya kampanye ini bisa menjadi komponen terbesar dari seluruh pengeluaran untuk calon independen.

            Jumlah yang sangat besar bila dibandingkan dengan gaji seorang gubernur yang hanya berkisar Rp 8 juta saja. Bila gaji ini dikalikan dengan 60 (5x12 bulan) maka tidak sampai setengah milyar rupiah total gajinya selama satu periode jabatan. Lalu bagaimana gubernur ini mengembalikan pengeluaran yang sudah dikeluarkan ataupun minimal bagaimana gubernur terpilih ini mengumpulkan uang kembali untuk mengikuti pemilukada periode berikutnya.   

            Biaya-biaya yang sangat besar itu memang tidak secara otomatis menjadi tanggungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bisa saja dari donator atau penggalangan dana masyarakat yang mendukung. Apabila donator cukup besar memberikan donasi, hal ini dikhawatirkan membuat calon akan merasa hutang budi dan malah menjadi tidak independen ketika menjabat. Selain itu, penggalangan dana masyarakat juga bisa menjadi ptensi untuk sumber dana calon. Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden AS kemarin. Dimana Obama menggalang dana masyarakat untuk pemenangannya. Sehingga beliau kemudian akan merasa hutang budi untuk rakyat dan melakukan untuk rakyatnya. Tetapi penggalangan dana ini seakan tidak bisa menjadi prospek di Indonesia karena kurang pedulinya rakyat Indonesia. Terlihat dari cukup tingginya golongan putih pada setiap pemilu.

            Dengan begitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan calon independen ini, perlu diperhatikan betul-betul motivasi dan ideologinya. Berbeda dengan calon dari partai yang memiliki ideologi dasar, memiliki tawar menawar politik untuk koalisi ataupun rencana strategis yang biasanya sudah mendapat arahan dari DPP Partainya. Calon independen dinilai lebih memiliki ideologi yang bertujuan mengembangkan daerah dan rakyatnya namun perlu lebih diawasi pada saat menjabat. Jangan sampai cita-cita yang baik bisa bergeser karena kekuasaan dan merasa hutang budi kepada para donatur.

Belinyu, 22-2-12

-mdskribo-

Waspada Kenaikan BBM

Tulisan ini sudah diterbitkan Bangka Pos pada Kamis, 15 Maret 2012

            Pemerintah sepertinya serius untuk menaikkan harga eceran untuk BBM bersubsidi seperti premium dan solar sebesar Rp. 1500,- per liter dari harga sebelumnya Rp. 4500,- menjadi Rp. 6.000,-  mulai 1 April 2012. Kenaikan ini dilandasi adanya kenaikan harga minyak mentah dunia sekaligus menjaga agar APBN tidak jebol karena subsidi yang melebihi anggaran awalnya. Tetapi kebijakan untuk menaikkan BBM ini tidak akan mudah, pasalnya hingga kini DPR belum menyetujui kenaikan ini.

            Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang cukup meresahkan dengan melontarkan kebijakan berkaitan dengan bahan bakar ini. Premium dan solar yang berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan pokok rakyat ini diwacanakan berkali-kali dan berubah-ubah. Diawali dengan pembatasan untuk kendaraan pribadi, konversi ke bahan bakar gas hingga kini opsi menaikkan tetap maupun membuat harga bbm bersubisdi tidak tetap bergantung dari fluktuasi harga minyak dunia.

            Belakangan ini memang harga minyak mentah dunia merangkak naik. Salah satunya adalah disebabkan pergolakan yang terjadi di timur tengah seperti Suriah dan pergesekan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Uni eropa. Kejadian-kejadian ini memang sudah diprediksi akan membuat harga minyak dunia naik dan mungkin akan mencetak rekor tertingginya. Oleh karena itu, pemerintah sedang melakukan kajian untuk mempertahankan agar APBN tidak jebol karena ditakutkan membludaknya subsidi.

            Pemerintah mengatakan bahwa kenaikkan BBM akan membuat pemerintah hemat 25-30 T dan akan dikeluarkan kompensasi berupa BLT sebesar 25 T. ini memperlihatkan tidak ada bedanya naik atau tidaknya bbm untuk APBN, toh besar hematnya juga dikembalikan untuk rakyat. Namun, pemerintah tidak bisa menanggulangi dampak ekonomi langsung seperti kenaikan harga bahan pokok, tranportasi dan pengeluaran lainnya yang membantu kesatabilan ekonomi Indonesia saat ini. Selain itu, kenaikkan ini dapat dipastikan langsung menggangu usaha kecil menengah (UKM) yang mulai bergairah belakangan ini. Pengusaha kecil yang menggunakan tranportasi untuk usahanya seperti travel maupun lainnya dipastikan harus mulai berpikir berkali-kali gara usahanya bisa bertahan. Padahal UKM merupakan lapangan kerja alternatif yang bisa mengurangi pengangguran dan berkontribusi positif untuk perekonomian.

            Pemerintah juga seharusnya melakukan kajian, karena masih banyak daerah yang belom mendapatkan listrik PLN dan menggunakan generator (genset) untuk wilayahnya. Apa jadinya apabila harus dinaikkan harga bahan bakarnya. Pasti akan membuat wilayah tersebut makin tertinggal.

            Pihak yang juga sangat berkeberatan terhadap kenaikan ini adalah nelayan. Nelayan akan sangat kesulitan untuk melaut dengan tingginya harga solar. Dapat dipastikan harga ikan dan makanan laut lainnya pasti melonjak, hal ini bisa berakibat dengan kembali maraknya impor ikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau. Meningkatnya imopr adalah salah satu penurunan pertumbuhan ekonomi.

            Kenaikkan BBM ini sudah pasti akan membuat rakyat kembali menjerit. BLT yang ditawarkan sebagai kompensasi tidak menjamin akan menyelamatkan rakyat miskin untuk bisa bertahan hidup. Bantuan langsun tunai sebesar Rp. 100 ribu per keluarga per bulan mungkin hampir tidak berpengaruh. Bayangkan saja, apabila keluarga tersebut memiliki 3 orang, kenaikkan tranportasi seribu rupiah per hari, untuk pulang pergi butuh 2 ribu rupiah, berarti dalam sebulan sudah mengalami kenaikan peneluaran sebesar 120ribu rupiah. Angka ini belum termasuk kenaikkan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Apakah tidak lebih baik untuk tidak dinaikkan?

            Pemerintah pada tahun ini mengasumsikan harga minyak mentah pada harga 100 USD per barel dengan kurs Rp.9000,-, saat ini harga minyak mentah dunia sudah berada di harga 110-120 USD per barel. Ini berarti beban subsidi sudah meningkat tajam. Namun, apabila diperhatikan kenaikan 10 USD per barel apabila dikalikan dengan kurs Rp. 9000,- dan dibagi 159 liter/barel , beban kenaikan hanya kurang lebih Rp 500 agak cukup mengherankan apabila dinaikkan 3 kali lipatnya. Kebijakan ini seperti dilandasi kebijakan yang salah. Oleh karena itu, diperlukan kalkulasi dan tranparansi yang jelas kepada publik kenapa bisa dinaikkan sebesar itu.

            Pemerintah sebetulnya tidak perlu menaikkan bbm ini. Pemerintah hanya perlu melakukan efisiensi belanja birokrasi dan pengoptimalisasian pemasukan negara. Tercatat untuk tahun 2005-2012 belanja birokrasi kenaikkannya mencapai 400%. Tahun ini sebesar 733 T, bandingkan dengan subsidi BBM yang hanya naik 29% dan hanya sekitar 123T. terlihat bahwa pemerintah tidak efisien dalam anggaran dan membebankan permasalahannya kepada rakyat. Salah satunya adalah dengan membeli pesawat kepresidenan. Setelah membeli pesawat, saat ini beban APBN dilimpahkan ke rakyat kecil. Sungguh tidak bijak dalam mengelola APBN.

            Selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah pengoptimalan pemasukan negara, contoh sederhananya adalah memberantas mafia pajak. Apabila pemerintah bisa melakukan pengoptimalisasian pemasukan melalui sektor pajak saja, sudah cukup untuk menahan subsidi bbm untuk rakyat. Kenaikkan ini menunjukkan juga bahwa pemerintah tidak mau “repot” mengoptimalkan pemasukkan negara lewat pajak dan lebih membebankan kepada rakyat.

            Pemerintah memang seharusnya bisa menunda kenaikan bbm ini. Namun hal ini harus juga didukung oleh masyarakat umum. Masyarakat sudah seharusnya lebih berhemat menggunakan bahan bakar minyak ini, lebih sering menggunakan angkutan umum dan lebih sering menggunakan bahan bakar non subsidi sehingga bbm bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Apabila ini dilakukan, pasti kenaikan bbm non subsidi bisa sedikit tertahan.

           

           

(mdskribo)

8 Maret 2012